Kopyah Guru

Oleh: Iwan Syahril

Di tahun 2005 saya mengikuti sebuah pelatihan guru yang diselenggarakan oleh East-West Center di Honolulu. Salah satu agendanya mengunjungi sebuah kawasan sekolah unggulan di kota Woodstock, di negara bagian Vermont selama satu minggu. Saya menginap di rumah salah satu guru senior di Woodstock Union Middle and High School. Namanya Dr. Hassey Halley. Banyak sekali kegiatan yang saya lakukan termasuk observasi kelas, wawancara kepala sekolah, guru dan siswa, dan sejumlah presentasi di beberapa kelas. Menjelang hari-hari terakhir, saya merasa perlu meminta salinan dokumen kurikulum untuk menjadi rujukan ketika saya kembali ke Indonesia. 

Saya bertanya kepada Hassey, “Could I have the copies of the K-12 school curriculum?” Tapi sungguh di luar dugaan. Hassey terlihat bingung dengan pertanyaan saya, namun ia berjanji akan membantu. Sepertinya Hassey berkeliling menanyakan dokumen kurikulum ke beberapa guru koordinator. Saya pun heran, kenapa kurikulum itu terkesan berceceran di masing-masing guru koordinator bidang studi, dan bukannya tersimpan di kantor pusat adminstrasi sekolah tersebut. Akhirnya di hari terakhir Hassey menyerahkan sejumlah lembaran kertas dan berkata pada saya, “I am very sorry Iwan. I only managed to gather these copies.” Ternyata Hassey tidak sempat menemui semua guru koordinator yang ada. Saat itu saya benar-benar heran, kenapa sekolah unggulan yang direkomendasikan oleh tempat pelatihan yang saya ikuti terkesan tidak rapi dalam menyimpan kurikulumnya? Aneh sekali rasanya. 

Belakangan setelah mempelajari dan berdiskusi di berbagai kelas pasca sarjana yang saya ambil di AS, saya baru paham bagaimana kurikulum dimaknai dan dijalankan di sekolah-sekolah di sini. Pertama, kita perlu paham bahwa sistem pendidikan di Amerika Serikat sangat terdesentralisasi. Kewenangan utama dalam sistem pendidikan di AS ada di tingkat kota (district) bukan pemerintah negara bagian atau pemerintah federal (pusat). Masing-masing kota memiliki sejumlah sekolah dari tingkat sekolah dasar (taman kanak-kanak terintegrasi langsung di sini), sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tak jarang ada lebih dari satu sekolah untuk masing-masing tingkatan. Sumber pendanaan utama sekolah pada umumnya berasal dari pajak lokal, bukan pajak negara bagian dan bukan pula pajak federal. 

Pemerintah kota (district) memilih superintendant (semacam kepala dinas pendidikan, atau ketua pengawas) yang dipandang sebagai seorang ahli pendidikan, seorang profesional, dan diberi otoritas penuh dalam menentukan kebijakan pendidikan kota. Superintendant merekrut kepala-kepala sekolah dan guru-guru. Ia juga merancang kurikulum bersama stafnya, guru-guru, dan masyarakat (biasanya diwakilkan kepada Komite Sekolah). Kurikulum ini biasanya dipresentasikan di depan rapat terbuka Komite Sekolah.  Karena itu kurikulum merupakan hasil proses internal masing-masing kota (district). Jumlah public school districts di Amerika Serikat ada lebih kurang 99,000, yang berarti ada 99,000 macam kurikulum di Amerika Serikat. Itu baru hitungan untuk sekolah pemerintah, belum masuk hitungan sekolah swasta yang berjumlah sekitar 33,000. Pemerintah federal tidak pernah mengintervensi kurikulum sekolah. Bahkan Departemen Pendidikan di tingkat federal saja baru terbentuk pada masa Presiden Jimmy Carter di tahun 1977-1980. Sebelum itu tidak ada Departemen Pendidikan di AS. Saking dianggap tidak relevan, departemen itu hampir dibubarkan di masa Presiden Ronald Reagen di tahun 1980an. 

Sekarang saya jadi jauh lebih mengerti apa yang terjadi ketika saya mengunjungi sekolah unggulan di Vermont tahun 2005 tersebut. Di kota Woodstock tersebut, guru-gurunya sudah terbiasa menyusun, mengembangkan, menerapkan, dan menyesuaikan kurikulum pengajaran dan pembelajaran. Mereka diberi kebebasan, keleluasaan, dan kepercayaan untuk melakukan itu. Kurikulum tidak pernah menjadi dokumen yang bersifat sangat “resmi” apalagi sakral yang tersimpan rapi dan dilaksanakan dengan setia hingga titik koma. Implementasi kurikulum berlangsung sangat dinamis sehingga sewaktu-waktu jika diperlukan guru-guru dapat menyesuaikan kurikulum yang ada berdasarkan perkembangan di bidang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran serta perubahan visi dan misi sekolah. Kurikulum justru menjadi hidup, tumbuh berkembang ketika ia diinterpretasikan dan diimplementasikan. Pada tingkat lokal sekalipun tidak ada keseragaman yang saklek karena situasi dan kondisi yang dihadapi setiap guru berbeda-beda. Karena itu ketika saya meminta salinan kurikulum semua sekolah di sana, teman saya Hassey pun menjadi bingung. Mungkin dia membayangkan betapa sulitnya mengumpulkan beragam dokumen dari semua guru yang ada dalam waktu beberapa hari. 

Memang sejak akhir 1980an, para politisi dan praktisi pendidikan AS mulai menggulirkan ide untuk membuat standar inti (Common Core Standards) untuk setiap mata pelajaran yang dapat jadi rujukan semua guru yang bersangkutan. Perjalanan ide ini sempat naik turun. Saat ini sudah 47 negara bagian yang setuju untuk mengikuti standar yang masih terbatas untuk mata pelajaran bahasa dan matematika saja. Masing-masing negara bagian memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan standar dan menentukan cara-cara yang pas dalam mengimplementasi standar tersebut. Namun gerakan standarisasi ini masih mendapat tantangan berat dari banyak sekolah dan organisasi guru yang ada. Proses negosiasi berbagai elemen pengambil kebijakan masih terus berlangsung secara aktif. Belum jelas apa yang akan terjadi, namun yang pasti kewenangan utama dalam sistem pendidikan di AS hingga saat ini masih ada di pemerintah kota (district). 

Harus diakui prestasi Amerika Serikat pada tes-tes internasional seperti TIMMS dan PISA tidaklah superior. Tapi memang sejak dahulu kala Amerika Serikat “tidak pernah” unggul dalam tes-tes internasional. Bahkan di tes internasional pertama untuk bidang matematika dan sains di tahun 1960an, AS menduduki posisi buncit, peringkat 12 dari 12 negara. Anehnya prestasi buruk di tes-tes internasional tersebut tidak pernah mengganggu performa negara adidaya ini untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia hingga saat ini. Sepertinya sistem pendidikan AS tetap produktif melahirkan sumber daya unggul yang mampu menggerakkan mesin ekonomi mereka dan memenangkan persaingan global. 

Menurut profesor Yong Zhao, ahli pendidikan global keturunan Cina di University of Oregon, ada sebuah kesamaan nilai di sistem pendidikan AS. Dalam bukunya Catching Up or Leading the Way, Professor Zhao menjelaskan bahwa secara historis sistem pendidikan di AS secara umum menekankan pada pentingnya penghargaan terhadap minat dan bakat individu, passion, rasa ingin tahu dan percaya diri, serta keberanian mengambil resiko. Inilah yang mendorong kemudian menciptakan lahirnya daya kreatifitas, inovasi dan kemampuan kewirausahaan (enterpreneurship) – modal utama dalam memenangkan persaingan global. Profesor Zhao justru mengkritik kebijakan standarisasi kurikulum dan tes-tes standarisasi yang makin gencar dilaksanakan akhir-akhir ini di AS. Menurutnya ini hanya menciptakan generasi yang hebat dalam menjawab soal-soal ujian, bukan generasi dengan nilai-nilai unggul yang menjadi kekuatan AS selama ini. Ia khawatir lambat laun rentetan kebijakan yang salah ini akan membawa kemunduran bagi perekonomian AS di masa depan. 

Wapres Boediono dan Mendikbud M. Nuh bersikukuh pentingnya kurikulum 2013 dalam memanfaatkan bonus demografi sehingga tercipta generasi emas di Indonesia yang akan membawa kesuksesan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Kurikulum 2013 begitu dahsyatnya sehingga kita tidak bisa menunda-nunda waktu pelaksanaannya. Jika mengikuti logika mereka, harusnya ekonomi AS justru sudah lama keok dan luluh lantak karena dari dulu kurikulum mereka sangat beragam, berserakan di mana-mana hingga terkesan berantakan. Tapi kenyataannya AS hingga kini masih menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sebuah paradoks?